Blog

JOKOWI dilantik menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2016 ini, ‘Jokowinomics’ telah berjalan 2 (dua) tahun. Terkait dengan bidang ekonomi dalam pemerintahan Jokowi muncul istilah ‘Jokowinomics’. Suatu istilah yang mengacu pada istilah ‘Reagenomics’ di masa presiden Amerika Serikat Ronald Reagen pada tahun 1980-an. Secara singkat ‘Jokowinomics’ dapat diartikan pengelolaan dan kebijakan ekonomi di bawah presiden Jokowi.

Pengelolaan dan kebijakan perekonomian apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi? Gebrakan pertama yang dilakukan oleh presiden Jokowi adalah menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium dan solar, secara bertahap yang dimulai pada bulan Januari 2015. Di masa presiden sebelumnya anggaran subsidi BBM mencapai hampir Rp 300 trilyun, kemudian dipangkas menjadi sekitar Rp  90 trilyun. Penurunan anggaran subsidi BBM yang signifikan. Penurunan anggaran subsidi BBM tersebut kemudian dialihkan untuk anggaran infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintahan Jokowi menyadari dan memahami bahwa subsidi BBM merupakan subsidi yang tidak tepat sasaran. Kebijakan subsidi BBM menjadi tidak efektif. Kelompok yang berpenghasilan lebih tinggi justru menikmati sebagian besar dari subsidi BBM tersebut. Subsidi BBM menyebabkan konsumsi yang berlebihan (overconsumption) dan menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Penurunan subsidi BBM terus dilakukan secara gradual. Produksi premium dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pertalite yang bukan produk bersubsidi. Pemerintah jelas serius untuk mengurangi subsidi dan pada akhirnya subsidi BBM akan dihapus.

Agar ‘Jokowinomics’ dapat berjalan dengan optimal maka presiden Jokowi juga melakukan evaluasi terhadap para menteri di bidang ekonomi. Reshuffle anggota kabinet bidang ekonomi bahkan sudah dilakukan dua kali. Reshuffle yang dilakukan mencakup penggantian dan reposisi menteri. Menteri yang dianggap kinerjanya tidak optimal diganti dan yang yang kinerjanya cukup baik baik namun kurang pas dengan kompetensinya, kemudian direposisi atau digeser pada kementerian yang lain. Dua kali reshuffle yang dilakukan, menunjukkan bahwa presiden berkeinginan agar ‘Jokowinomics’ dapat berjalan dengan baik. Masuknya Darmin Nasution dan Sri Mulyani Indrawati dalam kabinet menjadikan tim ekonomi presiden Jokowi lebih kuat.

Untuk memperbaiki iklim perekonomian maka presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi dari jilid sampai jilid 14. Paket kebijakan ekonomi jilid 1 dikeluarkan pada bulan September 2015 dan paket kebijakan jilid 14 dikeluarkan pada bulan Oktober 2016.  Keseluruhan paket kebijakan ekonomi tersebut ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi yang dapat mendorong daya saing perekonomian. Sejumlah insentif juga diberikan agar pelaku ekonomi dapat meningkatkan kinerja usahanya.

Kebijakan yang terkait dengan percepatan pembangunan infratruktur ekonomi juga dikeluarkan agar roda perekonomian di daerah dapat bergerak dengan lebih cepat. Dalam paket kebijakan tersebut juga terdapat kebijakan yang memberikan fasilitas dan insentif  yang dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ekonomi tersebut juga menyentuh berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan energi. Deregulasi di daerah menjadi fokus dari kebijakan ekonomi yang ke-14.

Dalam dua tahun (Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015), target penerimaan pajak meleset atau tidak tercapai. Berbagai upaya untuk meningkat penerimaan pajak telah dilakukan namun belum berhasil memenuhi target. Pada Tahun Anggaran 2016 nampaknya juga tidak mencapai target. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Banyak pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Terlepas dari hal tersebut, faktanya kebijakan pengampunan pajak telah berjalan dengan relatif baik dan sukses pada tahap yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap yang ke-2 dan ke-3.

Secara obyektif ‘Jokowinomics’ tentu juga terdapat kekurangan. Salah satu yang nampak adalah kekompakan tim ekonomi belum solid. Masih ada menteri yang nampak bekerja sendiri. Hal ini tentu sudah diketahui oleh presiden Jokowi dan penulis yakin hal tersebut dapat diselesaikan oleh Jokowi. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh presiden Jokowi. Sisa masa pemerintahan selama 3 (tiga) tahun harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. ‘Jokowinomics’ harus didukung dengan memberikan saran dan kritik yang obyektif. Salam ‘Jokowinomics’.

(Dr Y Sri Susilo MSi. Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta dan Peneliti Inspect Yogyakarta. Dosen PTS di Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 20 Oktober 2016)