Blog

Open post

Ekonomi Malioboro

MAGNET Malioboro sebagai destinasi wisata semakin menguat seiring proses revitalisasi kawasan ini. Meskipun sangat terlambat, proses penataan pedestrian yang berlangsung sekarang ini membawa wajah Malioboro lebih aksesibel dan humanis.

Kegiatan ekonomi di Malioboro tidak pernah berhenti sepanjang hari. Sekarang ini, terdapat sekitar 22 paguyuban ekonomi rakyat dengan total anggota lebih dari 5.000 orang yang sepanjang hari bergantian mendinamisir kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini. Tidak mengherankan, omset kegiatan ekonomi rakyat di Malioboro, termasuk Pasar Beringharjo, diperkirakan lebih dari Rp 50 miliar rupiah per hari. Angka ini selalu meningkat tatkala hari libur dan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Wisatawan Nusantara maupun asing yang berlibur di Yogyakarta selalu singgah di Malioboro. Sadar memasuki kawasan ini akan bertemu dengan kemacetan, namun tetap saja menyusuri Malioboro. Pencarian suasana khas dan sentimen nostalgia menjadi salah satu faktor kegiatan ekonomi di kawasan ini selalu menggeliat.

Mampukah Malioboro berkontribusi lebih besar lagi dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah, khususnya problema kemiskinan dan ketimpangan yang secara statistik DIY jauh lebih buruk di atas rata-rata nasional? Apakah rantai nilai ekonomi dari kegiatan perdagangan dan jasa di Malioboro mampu berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin?

Secara umum teridentifikasi barang dagangan non makanan yang ditransaksikan sepanjang Malioboro bercorak hasil industri kerajinan berbasis rumah tangga. Sumber pemasok barang kerajinan tidak hanya dari daerah-daerah di DIY seperti Bantul dan Sleman, namun justru lebih banyak dari produsen luar DIY, khususnya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Posisi ini mengindikasikan nilai tambah produk dagangan non makanan di Malioboro tidak mengalir penuh pada pelaku ekonomi rakyat yang ada di DIY.

Pola persaingan harga yang kompetitif pada rantai pasok mayoritas barang dagangan non makanan di Malioboro menjadikan posisi produk lokal DIY kalah dalam persaingan harga. Hal ini semakin berat bagi produsen kerajinan DIY untuk mendapatkan margin wajar karena masuknya produk impor. Dengan demikian, margin tertinggi dari proses bisnis di Malioboro lebih banyak dinikmati para pedagang daripada para produsen lokal.

Sementara itu, tidaklah gampang bagi warga masyarakat DIY dari kelompok sosial menengah dan bawah untuk ikut berkompetisi sebagai pelaku bisnis di kawasan ini. Penguasaan lapak dan kapling perdagangan sudah terpola, seiring kebijakan pembatasan jumlah pedagang yang mendapat izin dari pemda untuk beraktivitas di kawasan ini.

Pola terkonsentrasi pada penguasaan lapak, menjadikan biaya sewa ruang terbuka untuk lapak ukuran sekitar 1,2 meter pesegi, para penyewa harus membayar antara Rp 40 juta- Rp 50 juta per tahun. Biaya sewa tersebut tidaklah murah bagi masyarakat DIY yang berkategori berpendapatan menengah dan bawah.

Sekalipun revitalisasi Malioboro yang dimaksudkan memberi kenyamanan pejalan kaki, yang terjadi berbeda. Yang muncul kini  justru penambahan  jumlah lapak, sehingga membuat sempit kawasan pedestrian. Ini yang harus disikapi dengan tegas, sebelum kian semrawut dan menjadi problema sosial tersendiri. Sekalipun sudah ada pembagian tugas, alangkah baiknya koordinasi dan kerja sama Pemda DIY dan Pemkot Yogya mengurus lapak PKL, dilakukan dengan tegas.

Pembiaran pola penguasaan lapak pada kawasan premium untuk perdagangan pendukung sektor pariwisata di Malioboro menjadikan tumpulnya kontribusi Malioboro sebagai episentrum sektor pariwisata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Butuh terobosan kebijakan afirmatif  agar eskalasi bisnis perdagangan di kawasan Malioboro mampu menjadi stimulus dalam mengurai permasalahan pembangunan di DIY. Salah satu bentuknya, penguatan jaringan pasok antara sentra industri lokal DIY dengan sektor perdagangan di kawasan Malioboro.

Selain penguatan rantai pasok, perlu dikaji kemungkinan kebijakan pola bergulir dalam penggunaan lapak yang pada hakikatnya adalah barang publik dalam kuasa pemda. Kebijakan ini tidaklah mudah, namun perlu dipertimbangkan karena afirmasi dalam bentuk membuka akses penggunaan barang publik bagi kelompok pendapatan menengah dan bawah menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurai permasalahan pembangunan dengan cara optimasi potensi kawasan yang menjadi episentrum wisata, termasuk Malioboro.

(Ahmad Ma’ruf. Penulis adalah Dosen Ilmu Ekonomi UMY, pengurus ICMI DIY dan peneliti Inspect. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 4 Mei 2017)

Open post

Hasutan ‘Rush Money’

HASUTAN rush money atau pengambilan dana tunai secara besar-besaran pada perbankan umum yang menyebar lewat media sosial semakin masif dan membuat kegelisahan sebagian warga. Viral sosial media tersebut sudah menjadi teror tersendiri. Banyak masyarakat bertanya apakah ajakan ini perlu diikuti? Kenapa ada ajakan seperti ini, dan apa dampaknya?

Trauma krisis ekonomi tahun 1998 masih membekas pada publik. Gaduh politik saat itu dimatangkan dengan gaduh ekonomi dan berujung pada pengalihan kekuasaan. Salah satunya ditandai dengan antrean orang mengambil uang tunai di perbankan. Bahkan, terjadi aksi borong berbagai barang kebutuhan pokok di pusatpusat perbelanjaan. Dan, kondisi tersebut berhasil sebagai komplementer krisis kepercayaan publik pada penguasa.

Sepekan ini, ajakan pengambilan uang tunai beredar sejak aksi demonstrasi besar-besaran menuntut proses hukum pada Ahok. Dalih ajakan pengambilan tabungan dan deposito tersebut dengan alasan karena sistem perbankan sekarang kapitalis ribawai dengan pola kepemilikan yang oligopolis.

Ada pertanyaan seandainya ajakan tersebut murni dalam konteks dakwah untuk meninggalkan sistem ribawai menuju sistem ekonomi berkeadilan dan syariah, kenapa dalam seruan melakukan rush money tersebut tidak diajak untuk pengalihan pada sistem perbankan syariah? Fakta di negeri ini sekarang telah terdapat berbagai bank syariah yang telah membuka kantor layanan pada hampir semua daerah. Perbankan syariah yang ada semuanya telah mendapat perizinan dan selalu mendapat pengawasan dari lembaga otoritas perbankan yang operasionalnya berpegang pada prinsip perbankan syariah nonribawai.

Kontradiksi di atas mengindikasikan kuat bahwa ajakan melakukan penarikan uang tunai besar-besaran bukanlah sebagai dakwah untuk meluruskan praktik berekonomi yang syariah namun lebih sebagai hasutan untuk membuat kondisi distabilitas perekonomian pada sisi moneter. Sangat mungkin, ajakan ini terinspirasi dari suksesnya pengakhiran kekuasaan Orde Baru, di mana saat itu terjadi kegaduhan politik yang paralel dengan kegaduhan ekonomi.

Kekhawatiran publik akan terjadinya distabilitas ekonomi yang dimulai dari rush money dan berlanjut pada distabilitas politik keamanan seharusnya merupakan hal yang tidak perlu muncul. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja karena secara politik ada arah pengkondisian distabilitas.

Dalam konteks ekonomi, tidak ada alasan yang kuat akan terjadinya rush money. Hal ini karena kondisi kesehatan perbankan di Indonesia mayoritas dalam status Bank Sehat. Hal ini berbeda dengan perbankan pada tahun 1990-an yang kondisinya rapuh. Selain itu, sisi makro ekonomi sekarang ini tetap tumbuh positif, bahkan tahun ini diproyeksi ekonomi tumbuh lebih dari 5 persen dengan tingkat inflasi kurang dari 4,5 persen. Selain itu, tidak arus barang, khususnya bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya tidak ada hambatan teknis, baik pada level produksi maupun distribusi.

Agar publik tidak ragu atas kondisi moneter dan makro ekonomi yang menyebabkan kerentanan terprovokasi atas hasutan rush money tersebut, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh otoritas moneter maupun pemerintah. Publikasi dan edukasi lewat media massa termasuk viral media sosial tentang kondisi kesehatan perbankan di Indonesia, baik perbankan yang menggunakan sistem konvensional maupun perbankan syariah. Selain itu, publikasi kondisi makro ekonomi yang stabil dan menjelaskan kesiapsiagaan pemerintah akan ancaman krisis.

Ajakan rush money bukanlah tindakan yang terpuji di saat pemerintah sedang kerja keras memperbaiki kondisi makro ekonomi pada aspek fiskal, moneter, dan pengkondisian sektor riil agar mampu tetap tumbuh positif di saat perekonomian global yang lesu. Publik tidak perlu terprovokasi karena tidak ada alasan kuat untuk melakukan rush money.

Kalaupun akan memindahkan uang karena alasan ideologis dari perbankan konvensional maka opsi pengalihan pada perbankan syariah sangat terbuka. Stabilitas ekonomi menjadi hal yang penting untuk dirawat semua pihak agar masyarakat tidak dikorbankan oleh para petualang politik kekuasaan.

(Ahmad Ma’ruf. Dosen Ilmu Ekonomi UMY, Pengurus ICMI DIY dan Peneliti Inspect. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 24 November 2016)

Open post

Perencanaan Program Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis MSP+

Latar Belakang

tugu-yogyakartaPotensi pariwisata Indonesia yang sangat besar menjadi modal utama untuk menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan. Saat ini berbagai jenis keunikan telah ditampilkan sedemikian rupa untuk mempunyai nilai jual bagi berjalannya aktifitas pariwisata. Masing-masing memiliki segmen pasar tersendiri untuk setiap jenis destinasi wisata. Biasanya kondisi demografi menentukan jenis wisata yang ditampilkan pada suatu wilayah.

Membaiknya kualitas destinasi-destinasi wisata di berbagai daerah yang berujung pada meningkatnya nilai setiap unsur dalam Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, kenangan) akan berdampak positif pada bertambahnya tingkat kenyamanan wisatawan yang berkunjung dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri akan berdampak positif pula bagi kesejahteraan masyarakat di daerah dengan meningkatnya Pendapatan Daerah.

Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sektor pariwisata tahun 2019 harus dapat memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto Nasional sebesar 8%, devisa sebesar Rp 240 triliun, lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisman sebanyak 20 juta wisman dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia (26/1/2016).

Dengan demikian tidak ada alasan lain bagi daerah yang ingin meraih dampak positif pariwisata harus benar-benar menyiapkan infrastruktur pariwisatanya bagi berjalannya aktifitas pariwisata yang menyeluruh.

Tujuan Pelatihan

  1. Memahami secara konseptual dan aplikatif dari sistem kepariwisataan
  2. Memahami pengelolaan berbagai stakeholder terkait pariwisata menyeluruh (holistic tourism)
  3. Memahami dimensi pengukuran efektifitas rencana proyek infrastruktur pariwisata
  4. Memahami implikasi pengukuran rencana proyek infrastruktur pariwisata dan penerapannya dalam Rencana Teknis
  5. Menghindari pembangunan infrastruktur pariwisata yang berujung mangkrak
  6. Menghindari perencanaan infrastruktur pariwisata yang berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat setempat

Materi Pelatihan

  1. Pemetaan Pasar Pariwisata
  2. Pengelolaan Sumber Daya (Resources) Pariwisata & Pemangku Kepentingan (stakeholder) Pariwisata.
  3. Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)
  4. Perencanaan Program Pengembangan Pariwisata Daerah dengan Metode MSP+.
  5. Panduan Penetapan Rencana Teknis Pariwisata Berbasis MSP+.
  6. Studi Banding di beberapa destinasi wisata di Yogyakarta.

Metode Pelatihan

Presentasi, Diskusi, Latihan dan Studi Kasus

Pemateri/Narasumber

Tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya, dan konsultan pariwisata.

Rincian Biaya Diklat

  • 1 orang : Rp. 8.500.000,-
  • 2 orang : Rp. 7.500.000,-/orang
  • 3 orang : Rp. 6.500.000,-/orang
  • 4 orang : Rp. 5.000.000,-/orang

Harga di atas tidak berlaku untuk jumlah kelipatan.

Diklat akan dilaksanakan dengan minimum peserta yaitu 2 orang.

Pendaftaran

Pendaftaran dapat menghubungi :

Sekretariat Kantor PT. Inspect Multi Konsultan

Telp : 0274 – 798342 atau

HP : 0856 2727 516 (dengan Sdri. Prima Nur Cahyaningrum)

 

Download Penawaran

Open post

Gaduh Gas Melon

gas-ijo-1KELANGKAAN ‘gas melon’ (sebutan populer gas/elpiji tabung 3 kg) kembali terjadi di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Kelangkaan ini membuat keresahan dan penderitaan baru bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai konsumen utama komoditas energi bersubsidi ini. Masalahnya, rentetan kelangkaan gas melon berimbas pada meningkatnya beban biaya energi rumah tangga miskin. Selain sulit mendapatkan gas melon di pasaran, harga jual eceran juga melambung. Pada kondisi normal, harga gas melon hanya sekitar Rp 15.000/tabung, kini di eceran dijual antara Rp 25.000 – Rp 30.000/tabung.

Continue reading “Gaduh Gas Melon”

Posts navigation

1 2 3 4 5